Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik … Kumpulan Peraturan Koperasi, KSP, KJK | tunas63 Berikut kumpulan peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis tentang Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa Keuangan, Koperasi Syariah, dan usaha ekonomi lainnya. Dokumen berupa file rar yang berisi beberapa file. Anggaran Dasar (AD) Koperasi (contoh) Peraturan Koperasi rar(617 kb, berisi 6 file) Permenkop 19/2008 ttg Pelaksanaan USP Permenkop 3/2010 ttg … Koperasi Indonesia: Peraturan pemerintah tentang ... Nov 12, 2012 · Koperasi Simpan Pinjam dan koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam yang sudah berjalan pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Permendagri 19 Tahun 2011 tentang ... - PERATURAN-PERATURAN Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran … Undang-Undang dan Peraturan Tentang UKM | Usaha Kecil dan ... Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan…
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dalam Peraturan Pemerintah; lain karena pengelolaan di bidang keuangan bagi jenis usaha ini membutuhkan spesifikasi yang Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 18. (1) Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis Koperasi dan harus ekonomi Anggota dan jenis Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dengan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 15 Tahun 2015 Tentang Usaha
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Permendagri 19 Tahun 2011 tentang ... - PERATURAN-PERATURAN Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran … Undang-Undang dan Peraturan Tentang UKM | Usaha Kecil dan ... Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan…
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran …
